Jawaban Bidang Kebijakan Pemerintah
34. Jawaban: C
Bahasan: Arah kebijakan pembangunan nasional adalah terwujudnya manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas.
35. Jawaban: E
Bahasan: Ratifikasi merupakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.
36. Jawaban: D
Bahasan: Salah satu tanda keberhasilan upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah meningkatnya persentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
37. Jawaban: A
Bahasan: Penyempurnaan konstitusi atau undang-undang dasar (UUD) sesuai dengan . dinamika politik dan aspirasi masyarakat bertujuan sebagai perbaikan struktur politik
38. Jawaban: B
Bahasan: Penurunan persentase penduduk miskin merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebagai indikator peningkatan kesejahteraan penduduk. Jadi, penurunan persentase penduduk miskin bukan merupakan penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
39. Jawaban: D
Bahasan: Garis-garis Besar Haiuan Negara (GBHN) memuat konsepsi penyelenggaraan yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain.
40. Jawaban: B
Bahasan: Sesuai dengan UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak dan bebas memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
41. Jawaban: A
Bahasan: Jenis Pendidikan Umum diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan kejuruan diarahkan pada penguasaan keterampilan tertentu dalam rangka penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terampil.
42. Jawaban: D
Bahasan: Relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan tenaga kerja perlu ditingkatkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
43. Jawaban: B
Bahasan: Upaya untuk mewujudkan pegawai pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
44. Jawaban: B
Bahasan: Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
45. Jawaban: E
Bahasan: Salah satu upaya yang dilakukah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan adalah dengan memberikan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
46. Jawaban: B
Bahasan: Indikator yang bukan merupakan peningkatan pembangunan perkotaan adalah mekanisme partisipatif dalam perepcanaan dan pembangunan pemukiman. Sebab mekanisme partisipatif (gotong royong) dalam perencanaan dan pembangunan pemukiman pada umumnya merupakan mekanisme pembangunan di pedesaah.
47. Jawaban: B
Bahasan: Indikator adanya peningkatan ekonomi suatu wilayah adalah meningkatnya produktivitas dan nilai tambah kegiatan di sentra-sentra produksi. Dengan demikian, pendapatan suatu wilayah meningkat sekaiigus juga terjadi perkembangan dan peningkatan ekonomi.
34. Jawaban: C
Bahasan: Arah kebijakan pembangunan nasional adalah terwujudnya manusia dan masyarakat Indonesia yang berkualitas.
35. Jawaban: E
Bahasan: Ratifikasi merupakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya pengesahan undang-undang, perjanjian antarnegara, dan persetujuan hukum internasional.
36. Jawaban: D
Bahasan: Salah satu tanda keberhasilan upaya peningkatan kesehatan masyarakat adalah meningkatnya persentase penduduk yang melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
37. Jawaban: A
Bahasan: Penyempurnaan konstitusi atau undang-undang dasar (UUD) sesuai dengan . dinamika politik dan aspirasi masyarakat bertujuan sebagai perbaikan struktur politik
38. Jawaban: B
Bahasan: Penurunan persentase penduduk miskin merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sebagai indikator peningkatan kesejahteraan penduduk. Jadi, penurunan persentase penduduk miskin bukan merupakan penyediaan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin.
39. Jawaban: D
Bahasan: Garis-garis Besar Haiuan Negara (GBHN) memuat konsepsi penyelenggaraan yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mewujudkan kemajuan di segala bidang yang menempatkan bangsa Indonesia sederajat dengan bangsa lain.
40. Jawaban: B
Bahasan: Sesuai dengan UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak dan bebas memilih agama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya.
41. Jawaban: A
Bahasan: Jenis Pendidikan Umum diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, sedangkan pendidikan kejuruan diarahkan pada penguasaan keterampilan tertentu dalam rangka penyiapan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terampil.
42. Jawaban: D
Bahasan: Relevansi, kualitas, dan efisiensi pelatihan tenaga kerja perlu ditingkatkan dalam rangka untuk peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.
43. Jawaban: B
Bahasan: Upaya untuk mewujudkan pegawai pemerintah yang bersih, berwibawa, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.
44. Jawaban: B
Bahasan: Pengelolaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.
45. Jawaban: E
Bahasan: Salah satu upaya yang dilakukah untuk mengupayakan pemerataan pendidikan adalah dengan memberikan subsidi pendidikan bagi lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau swasta.
46. Jawaban: B
Bahasan: Indikator yang bukan merupakan peningkatan pembangunan perkotaan adalah mekanisme partisipatif dalam perepcanaan dan pembangunan pemukiman. Sebab mekanisme partisipatif (gotong royong) dalam perencanaan dan pembangunan pemukiman pada umumnya merupakan mekanisme pembangunan di pedesaah.
47. Jawaban: B
Bahasan: Indikator adanya peningkatan ekonomi suatu wilayah adalah meningkatnya produktivitas dan nilai tambah kegiatan di sentra-sentra produksi. Dengan demikian, pendapatan suatu wilayah meningkat sekaiigus juga terjadi perkembangan dan peningkatan ekonomi.
48. Jawaban: C Bahasan: Sesuai dengan UUD 1945 Bab XII mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara Pasal 30 ayat 4 menyebutkan bahwa Kepciisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.
Jangan lihat Nomor urutnya.... Lihat Soal DISINI
