Jawaban Bidang Kalsafah/Ideologi Negara
1. Jawaban: E
Bahasan: Prokiamasi 17 Agustus 1945 sebagai sumber tertib hukum NKRI karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai penjebolan tertib hukum kolonial dengan tertib hukum nasional.
2. Jawaban: A
Bahasan: Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat hak merdeka (persamaan derajat) bagi semua bangsa tanpa kecuali.
18. Jawaban: A
Bahasan: Pidato presiden di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Kebiasaan tersebut terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga dapat menjadi hukum tertulis.
19. Jawaban: E
Bahasan: Pembukaan DUD 1945 merupakan piagam HAM di Indonesia, karena seluruh alinea Pembukaan UUD 1945 memuat hak-hak asasi manusia.
20. Jawaban: C
Bahasan: Setiap orang yang disebut penduduk negara mendiami tempat tertentu atau berdomisili di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini, dibuktikan aengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).
21. Jawaban: B
Bahasan: Pasal 29 (2) UUD 1945 memuat jaminan kebebasan beragama di Indonesia.
22. Jawaban: C
Bahasan: Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu cara memupuk atau membina jiwa nasionalisme Indonesia.
23. Jawaban: D
Bahasan: Dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan warga negara Indonesia, kemandirian bangsa Indonesia akan terwujud, terutama sekali dalam era globalisasi sekarang ini dimana jiwa kemandirian bangsa Indonesia sangat diperlukan.
24. Jawaban: E
Bahasan: Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah bahwa Pancasila dapat berinteraksi atau menerima pengaruh perkembangan zaman terutama perkembangan IPTEK dan budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
25. Jawaban: B
Bahasan: sudah jelas
26. Jawaban: B
Bahasan: Dalam demokrasi tidak dikenal otoritarianisme, yaitu kekuasaan yang terpusat. Sebab otoritarianisme akan melahirkan kesewenang-wenangan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.
27. Jawaban: B
Bahasan: Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaraa adalah hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya.
28. Jawaban: E
Bahasan: sudah jelas.
29. Jawaban: A
Bahasan: sudah jelas.
30. Jawaban: E
Bahasan: Pada masa berlakunya UUDS 1950 kabinet seringkali "jatuh bangun" karena parlemen dengan mudahnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet sehingga jatuhlah atau bubarlah kabinet tersebut, dan dibentuklah kabinet baru. Mosi tidak percaya tersebut bisa disebabkan ketidaksenangan golongan atau kelompok di parlemen kepada kabinet.
1. Jawaban: E
Bahasan: Prokiamasi 17 Agustus 1945 sebagai sumber tertib hukum NKRI karena Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai penjebolan tertib hukum kolonial dengan tertib hukum nasional.
2. Jawaban: A
Bahasan: Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 memuat hak merdeka (persamaan derajat) bagi semua bangsa tanpa kecuali.
18. Jawaban: A
Bahasan: Pidato presiden di depan sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus selalu dilaksanakan setiap tahunnya. Kebiasaan tersebut terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara sehingga dapat menjadi hukum tertulis.
19. Jawaban: E
Bahasan: Pembukaan DUD 1945 merupakan piagam HAM di Indonesia, karena seluruh alinea Pembukaan UUD 1945 memuat hak-hak asasi manusia.
20. Jawaban: C
Bahasan: Setiap orang yang disebut penduduk negara mendiami tempat tertentu atau berdomisili di suatu wilayah tertentu, dalam hal ini, dibuktikan aengan kepemilikan kartu tanda penduduk (KTP).
21. Jawaban: B
Bahasan: Pasal 29 (2) UUD 1945 memuat jaminan kebebasan beragama di Indonesia.
22. Jawaban: C
Bahasan: Mencintai produk dalam negeri merupakan salah satu cara memupuk atau membina jiwa nasionalisme Indonesia.
23. Jawaban: D
Bahasan: Dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan warga negara Indonesia, kemandirian bangsa Indonesia akan terwujud, terutama sekali dalam era globalisasi sekarang ini dimana jiwa kemandirian bangsa Indonesia sangat diperlukan.
24. Jawaban: E
Bahasan: Pancasila sebagai ideologi terbuka maksudnya adalah bahwa Pancasila dapat berinteraksi atau menerima pengaruh perkembangan zaman terutama perkembangan IPTEK dan budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
25. Jawaban: B
Bahasan: sudah jelas
26. Jawaban: B
Bahasan: Dalam demokrasi tidak dikenal otoritarianisme, yaitu kekuasaan yang terpusat. Sebab otoritarianisme akan melahirkan kesewenang-wenangan yang pada akhirnya menyengsarakan rakyat.
27. Jawaban: B
Bahasan: Hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaraa adalah hak asasi manusia dalam bidang sosial budaya.
28. Jawaban: E
Bahasan: sudah jelas.
29. Jawaban: A
Bahasan: sudah jelas.
30. Jawaban: E
Bahasan: Pada masa berlakunya UUDS 1950 kabinet seringkali "jatuh bangun" karena parlemen dengan mudahnya menjatuhkan mosi tidak percaya kepada kabinet sehingga jatuhlah atau bubarlah kabinet tersebut, dan dibentuklah kabinet baru. Mosi tidak percaya tersebut bisa disebabkan ketidaksenangan golongan atau kelompok di parlemen kepada kabinet.
Jangan Lihat Nomor urutnya.... Soal DISINI
